Pada 28 Maret 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK). Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa langkah ini merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. LKPP ini mencakup Laporan Keuangan Kementerian PUPR BA 033 dan BA 999.07 yang belum diaudit. Selain itu 13 laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri tahun 2023.
Hasil Konsolidasi
Basuki menjelaskan, LKPP 2023 adalah hasil konsolidasi dari berbagai unit organisasi dan satuan kerja di lingkungan Kementerian PUPR, yang mencakup periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Pada tahun 2023, pagu belanja Kementerian PUPR mencapai Rp182,02 triliun dengan realisasi pendapatan sebesar Rp1,10 triliun dan belanja sebesar Rp174,32 triliun.
Selain pengelolaan keuangan rutin, Kementerian PUPR juga aktif dalam penanganan pandemi Covid-19, dengan anggaran operasional sebesar Rp30,43 miliar dan realisasi Rp26,92 miliar, atau 88,56 persen dari pagu. Kegiatan prioritas nasional juga menjadi fokus, mencakup berbagai bidang seperti ketahanan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dengan pagu Rp92,48 triliun dan realisasi Rp87,90 triliun.
Dalam upaya pencegahan stunting, Kementerian PUPR melaksanakan program penyediaan air minum dan sanitasi yang layak, dengan pagu sebesar Rp1,089 miliar dan realisasi Rp1,088 miliar, atau 99,92 persen.
Penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Basuki menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan di Kementerian PUPR, dengan harapan laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai penggunaan anggaran negara.
Kementerian PUPR juga mengapresiasi dukungan dari BPK dalam proses audit, yang membantu memastikan bahwa semua pengeluaran dan pendapatan telah dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan penyerahan LKPP 2023 ini, Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.
Konsultasikan proyek pemerintah Anda di Siyasa+, dengan mengunjungi http://bit.ly/Meet-Siyasa untuk menjadwalkan pertemuan online atau tatap muka. Mudah dan Praktis!