KBRN, Boven Digoel – Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Boven Digoel, Iqbal Bachtiar, menyatakan bahwa belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendaftarkan proyek mereka dalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Padahal, sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap proyek pemerintah wajib menggunakan LPSE.
Iqbal menjelaskan bahwa sebagian proyek pengadaan yang dilakukan oleh OPD sudah memanfaatkan LPSE, baik itu melalui tender, pengadaan langsung, penunjukan langsung, maupun swakelola. Penggunaan LPSE dianggap mampu meningkatkan keterbukaan dalam proses pengadaan, serta meminimalisir indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Pengadaan barang dan jasa memang belum semuanya menggunakan LPSE, tapi sebagian sudah memanfaatkan sistem ini, baik itu melalui tender, pengadaan langsung, penunjukan langsung, maupun swakelola,” kata Iqbal kepada wartawan, Kamis (2/5/2024).
Iqbal berharap agar semua OPD dapat lebih peka terhadap informasi dan peraturan terbaru terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini penting untuk menghindari temuan yang tidak diinginkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penerapan aturan terbaru menjadi keharusan untuk diimplementasikan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelayanan. Iqbal juga menegaskan bahwa pihaknya selalu siap melayani OPD yang ingin berkonsultasi mengenai proses pengadaan barang dan jasa yang baik dan benar.
“Saya berharap masyarakat lokal penyedia barang dan jasa dapat mendaftarkan diri mereka dalam e-katalog lokal Boven Digoel. Karena OPD disarankan untuk mengadakan barang dan jasa yang sudah terdaftar dalam e-katalog tersebut,” tambah Iqbal.
Keuntungan Penggunaan LPSE
Penggunaan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menawarkan berbagai keuntungan yang signifikan. Di antaranya adalah peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Sistem ini memungkinkan semua pihak yang berkepentingan untuk mengakses informasi pengadaan secara terbuka, sehingga mengurangi peluang terjadinya praktik KKN.
Selain itu, LPSE juga mempermudah monitoring dan evaluasi proses pengadaan. Dengan adanya data yang terintegrasi dan mudah diakses, pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul. Hal ini tentu saja berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penerapan LPSE juga berdampak positif pada masyarakat lokal, terutama para penyedia barang dan jasa. Dengan terdaftarnya mereka dalam e-katalog lokal, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam proyek-proyek pemerintah. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Tantangan dan Upaya Penyempurnaan
Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan oleh LPSE, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari beberapa OPD mengenai pentingnya penggunaan LPSE. Untuk itu, sosialisasi dan pelatihan terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan OPD dalam menggunakan sistem ini.
Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum merata di beberapa daerah juga menjadi kendala. Namun, pemerintah terus berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan fasilitas dan dukungan teknis yang memadai. Dukungan ini diharapkan dapat memastikan bahwa semua OPD dapat memanfaatkan LPSE secara optimal.
Komitmen untuk Pengadaan yang Lebih Baik
Komitmen pemerintah dalam menerapkan LPSE menunjukkan keseriusan dalam menciptakan proses pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Dengan adanya LPSE, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sebagai bagian dari upaya ini, masyarakat lokal penyedia barang dan jasa di Boven Digoel diimbau untuk mendaftarkan diri mereka dalam e-katalog lokal. Hal ini penting agar mereka dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek pemerintah dan turut serta dalam pembangunan daerah.
Konsultasikan proyek pemerintah Anda, dan dapatkan pembiayaan dengan Siyasa+. Dengan layanan konsultasi dan pembiayaan yang kami tawarkan, Anda dapat memastikan bahwa proyek pemerintah Anda berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut atau kunjungi www.siyasa.id