Mengelola keuangan pribadi merupakan hal yang penting untuk mencapai kestabilan finansial dan kesejahteraan. Prinsip syariah menawarkan cara pengelolaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang tidak hanya memastikan keberkahan tetapi juga menjaga keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi keuangan. Berikut…
Dalam upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, Indonesia telah mengadopsi sistem e-katalog yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). E-katalog, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012, kini telah berkembang menjadi…
E-Katalog versi 6 yang dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan PT Telkom memperkenalkan berbagai fitur baru yang dirancang untuk meningkatkan integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Meskipun sistem ini telah dirancang dengan teknologi canggih, keberhasilan implementasinya tetap sangat bergantung…
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah meluncurkan inisiatif penting dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Inisiatif ini dirancang untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses…
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menilai Kota Semarang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan e-Audit pengadaan barang dan jasa. Hal ini disampaikan oleh Kepala LKPP dalam kunjungannya ke Semarang, di mana ia memuji transparansi dan akuntabilitas…
Peningkatan Efisiensi dan Transparansi melalui Platform MbizMarket: Inisiatif Kota Depok dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada tahun 2023, Kota Depok mencatat kemajuan signifikan dalam digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui platform MbizMarket. Inisiatif ini bukan hanya…
Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan barang dan jasa, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) SP Kabupaten Banyuasin mengadakan sosialisasi mengenai belanja melalui e-katalog lokal kepada perusahaan media. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mendorong penggunaan platform e-katalog lokal sebagai…
Pada 28 Maret 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK). Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa langkah ini merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam…
Jakarta, 27 Mei – Pada Rabu, 20 Maret 2024, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) RI, Hendrar Prihadi, mengajak para santri Pondok Pesantren Raudlatul Huda Desa Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, untuk mengembangkan potensi mereka dalam bidang wirausaha. Hal…