Tender Pemerintah 2024 | Tender pemerintah atau Government procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya. Proses ini menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan nasional, dan di tahun 2024, tender pemerintah diprediksi akan semakin menarik dengan berbagai peluang dan tantangan baru.
Peningkatan Anggaran
Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran senilai Rp 1.271,4 triliun untuk belanja negara di tahun 2024. Dari anggaran tersebut, Rp 535,4 triliun dialokasikan untuk Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rp 736 triliun untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Peningkatan anggaran ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan anggaran ini juga membuka peluang yang lebih besar bagi para pelaku usaha untuk terlibat dalam tender pemerintah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya peran UMKM dalam pembangunan nasional.
Fokus pada Pembangunan Infrastruktur dan Prioritas Nasional
Di tahun 2024, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Selain itu, pemerintah juga akan fokus pada beberapa prioritas nasional, seperti:
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
- Pengentasan kemiskinan
- Pembangunan daerah tertinggal
Fokus pada pembangunan infrastruktur dan prioritas nasional ini membuka peluang bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang terkait untuk mengikuti tender pemerintah.
Peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Pemerintah terus berupaya memberikan kesempatan yang lebih luas bagi UMKM untuk terlibat dalam tender pemerintah. Hal ini dilakukan dengan berbagai kebijakan, seperti:
- Penyederhanaan aturan dan prosedur tender
- Peningkatan kuota tender untuk UMKM
- Pemberian pelatihan dan pendampingan bagi UMKM
Peluang bagi UMKM dalam tender pemerintah semakin terbuka lebar dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini mewajibkan K/L untuk mengalokasikan minimal 40% dari pagu anggaran pengadaan barang/jasa untuk UMKM.
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
Pemerintah terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tender. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi dan kolusi.
Upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ini diwujudkan dengan:
- Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
- Pembukaan akses informasi publik tentang tender
- Penerapan sanksi bagi pelanggaran dalam proses tender
Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
Pemerintah mewajibkan seluruh K/L untuk menggunakan SPSE dalam proses tender. SPSE merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa secara online.
Penggunaan SPSE diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi proses tender. Selain itu, SPSE juga dapat mempermudah para pelaku usaha untuk mengikuti tender pemerintah.
Pemanfaatan Teknologi Digital
Pemerintah akan memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses tender. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tender pemerintah.
Pemanfaatan teknologi digital dalam proses tender ini akan dilakukan dengan:
- Pengembangan aplikasi mobile untuk tender pemerintah
- Penyediaan informasi dan edukasi tentang tender pemerintah secara online
- Peningkatan layanan e-procurement
PT Siyasa Advistama Indonesia: Mitra terpercaya dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Siyasa+ adalah Platform yang menghubungkan Lembaga Keuangan Syariah dengan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (Pengadaan LPSE/ E-Katalog). Atasi permasalahan modal dalam proyek LPSE dan e-Katalog Anda! Dapatkan pembiayaan syariah melalui Siyasa+.
Siyasa+ hadir sebagai mitra dalam pembiayaan syariah untuk pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan simulasi perhitungan yang transparan untuk mendukung keputusan yang strategis.
