Adanya pembebanan Agunan dalam pembiayaan Syariah menurut hukum islam lebih dikarenakan melihat adanya konsep rahn dan kafalah dalam islam, kaidah ushuliyah-fiqhiyah dan kaidah al-urf. Praktik pembiayaan Lembaga keuangan Syariah yang mensyaratkan adanya agunan sebagai dasar pemberi fasilitas pembiayaan disebabkan dengan adanya kesadaran akan risiko munculnya moral hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana atau debitur. Hal ini bukan karena islam mengadopsi prinsip kedudukan kreditur-debitur sebagaimana dalam hukum perikatan pada Lembaga keuangan konvensional. Sehingga kedudukan agunan dalam hal ini sebagai implementasi prinsip kehati-hatian Lembaga keuangan Syariah dalam menyalurkan pembiayaan, mengingat keberadaan dana yang disalurkan merupakan dana masyarakat yang harus dikeluarkan secara hati-hati.  Pengajuan pembiayaan pada Lembaga keuangan Syariah yang mewajibkan untuk memberikan agunan menunjukkan bahwa agunan mutlak diperlukan untuk memberikan kepastian bahwa dana yang diperoleh dari fasilitas pembiayaan tersebut dapat dikembalikan, atau setidaknya Lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan tidak mengalami kerugian yang begitu besar semisal debitur melakukan wanprestasi. Kedudukan agunan dalam pembiayaan Syariah, diperlukan untuk pengikatan agar penerima pembiayaan menyerahkan agunan atas pembiayaan yang diterimanya dan pihak pemberi pembiayaan segera melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Suatu jenis agunan pembiayaan hendaknya dapat diikat secara sempurna agar dapat melindungi secara sempurna kepentingan Lembaga keuangan Syariah. Dalam hukum islam sendiri penjamin dilakukan melalui akad kafalah dan rahn. Dimana kafalah dapat dianalogikan sebagai jaminan perorangan dalam KUH Perdata dan Rahn dipersamakan dengan Lembaga jaminan kebendaan. Ketentuan Syariah tidak mengatur jelas tentang jenis pengikatan barang agunan sebagaimana Fatwa DSN-MUI yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu pengikatan agunan pada pembiayaan Syariah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai Lembaga jaminan sebagaimana yang berlaku di Lembaga keuangan konvensional. Dengan demikian, pengikatan agunan ini dapat dilakukan melalui ; gadai, hak tanggungan, firdusia, hipotek dan jaminan perorangan. Persyaratan agunan dalam pembiayaan Syariah sebagai jaminan khusus menempatkan Lembaga keuangan Syariah pada kedudukan istimewa apabila terjadi wanprestasi dibanding agunan yang bersifat umum. Hal ini dikarenakan agunan dalam pembiayaan tersebut timbul akibat adanya perjanjian pembiayaan. Sedangkan pada Lembaga keuangan Syariah selaku pemegang agunan khusus mempunyai kedudukan sebagai kreditur preferen dibanding kreditur-kreditur lainnya.